Fikih Kebinekaan

Beberapa hari yang lalu seorang teman mengirimkan sebuah materi hasil sebuah seminar yang dia ikuti. Artikel tersebut membahas mengenai sebuah tema yang benar – baru untuk saya, yaitu tentang fikih Kebinekaan. Setelah saya tanya lebih lanjut ternyata artikel tersebut didapatkan dari sebuah seminar yang juga mengangkat tema yang sama yaitu fikih kebinekaan. Seminar tersebut diadakan oleh Ma`arif Institute dengan judul fikih dan tantangan kepemimpinan dalam masyarakat majemuk dengan narasumber antara lain pendiri Ma`arif Institute buya Syafi`I Ma`arif dan Menteri Agama Ri Lukman Hakim S.

Rupanya fikih kebinekaan merupakan sebuah usulan dari Ma`arif institute yang mempunyai arti kurang lebih ilmu fikih yang mengadaptasi kearifan lokal, sistem budaya dan nilai – nilai masyarakat yang majemuk dalam suku, agama dan ras. Ilmu fikih ini bisa dikatakan fikih khas indonesia yang mempunyai misi membangun persatuan dan kesatuan bangsa yang tersusun dari berbagai kemajemukan ini. Jika kita lihat lebih jauh, fikih jenis memang benar – benar baru karena fikih ini merupakan ilmu fikih khas Indonesia, Negara yang sarat dengan kemajemukan. Ilmu fikih dewasa ini seolah olah hanya sebatas pada hukum – hukum atau aturan – aturan yang memuat hubungan manusia dengan tuhan dan ilmu fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia cenderung dilupakan. Padahal dalam masyarakat yang sangat heterogen baik suku, agama dan kebudayaan seperti Indonesia ini sangat memerlukan sekali sebuah ilmu fikih yang mengatur hubungan horizontal, hubungan sosial dalam sebuah kebinekaan.

Indonesia dengan berbagai keragaman yang ada di dalamnya sangat rawan dengan terjadinya konflik horizontal mengingat hal tersebut, fikih kebinekaan akan sangat berguna dalam mengatasi masalah yang ada di dalam masyarakat kita ini. Kenapa fikih, karena ilmu fikih sudah sekian lama dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah aturan yang mengatur kehidupan. Penerapan ilmu fikih model baru yang diusulkan oleh Ma`arif Institute tersebut bisa menjadi sebuah peluang untuk menciptakan sebuah aturan yang dapat diterima masyarakat yang sangat heterogen seperti Indonesia ini.

Mengutip perkataan Buya Syafi`I Maarif di akhir seminar tersebut : Umat islam tidak perlu ditambah, kita butuh kualitas bukan kuantitas. Dari segi kuantitas umat islam sekarang memiliki kecenderungan selalu bertambah, namun dari segi kualitas dapat disimpulkan bahwa justru sangat merosot. Harapan untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat masih jauh dari kenyataan, ego dan kepentingan masing – masing golongan masih sangat kental mewarnai kehidupan umat muslim. Semoga usulan Ma`arif Institute mengenai fikih kebinekaan tersebut dapat diterima dan berjalan dengan baik, karena diakui atau tidak, rakyat Indonesia sekarang sudah sangat merindukan sebuah tatanan an masyarakat yang benar – benar beradab secara komprehensif baik di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, agama . 

Read More

Mendesaknya Reformasi Agraria

Belakangan Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Dunia, alih – alih persoalan kesejahteraan dan pengangguran  dapat teratasi justru yang terjadi sebuah jurang kesenjangan pendapatan yang semakin menganga ( indeks gini 0,41). Jika dipilah satu per satu, sektor penompang pertumbuhan ekonomi Nasional sebagian besar ditopang oleh sektor jasa (tersier) yang tergolong sektor padat modal yang moncer meninggalkan sektor lainya. Sektor  pertanian (primer) dan sektor industri (sekunder) yang merupakan sektor padat karya justru terpuruk.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi W.W. Rostow disebutkan, perekonomian dimulai dari perekonomian  tradisional, selanjutnya ke perekonomian transisi dan akhirnya ke perekonomian matang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa fondasi dari perekonomian merupakan sektor tradisional atau pertanian selanjutnya menuju ke sektor transisi yang dapat diartikan sebagai sektor industri atau manufaktur dan akhirnya menuju perekonomian yang matang yang sudah bergantung pada sektor jasa. Namun yang terjadi di Indonesia justru lompatan dari sektor pertanian dan industri yang masih rapuh menuju sektor jasa yang notabene merupakan sektor padat modal. Akibatnya, banyak tenaga kerja produktif di Indonesia yang tidak terserap pasar kerja dan pengangguran semakin meningkat dan kesenjangan pendapatan semakin lebar.

Terpuruknya sektor pertanian

Salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah terpuruknya sektor pertanian. Dalam sepuluh tahun terakhir, rata – rata sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3 persen per tahun jauh dibawah pertumbuhan ekonomi Nasional yang berada pada kisaran angka 6 persen per tahun, bandingkan dengan pertumbuhan sektor tersier seperti jasa dan keuangan yang tumbuh sampai 7-8 persen pertahun. Hal tersebut sungguh ironis mengingat hampir separuh penduduk Indonesia hidup pada sektor pertanian. Akibatnya banyak rumah tangga tani yang hidup dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013 sebanyak 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan sebesar 0,89 ha jauh di bawah standar skala ekonomi minimal yaitu sebesar 2 ha.  Banyaknya jumlah rumah tangga tani yang menggantungkan hidup dengan lahan dibawah standar skala ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya alih fungsi lahan pertanian. Selama 10 tahun terakhir, jumlah lahan pertanian di Indonesia susut sebesar 600.000 ha.  Penyusutan lahan pertanian yang terjadi di Indonesia sayangnya tidak sejalan dengan transformasi tenaga kerja pertanian ke sektor industri atau manufaktur. Hal ini ditunjukan pengukuran sepanjang tahun 1955-2002 yang menunjukan bahwa dari setiap 1 persen penurunan lahan pertanian, Indonesia hanya mampu menurunkan ketergantungan sumber lapangan kerja dari sektor pertanian sebesar 0,43 persen. Akibatnya,  banyak tenaga kerja yang berasal dari sektor pertanian pedesaan melakukan urbanisasi dan masuk ke sektor informal. Selain hal diatas, ketimpangan dalam hal kepemilikan lahan juga terjadi. Pengukuran rasio gini dalam kepemilikan lahan di Indonesia menunjukan disparitas yang nyaris sempurna yaitu sebesar 0,7 persen. Selain itu data dari BPN menyebutkan, sebesar 56 persen aset yang berupa tanah, lahan perkebunan dan properti hanya dikuasai oleh 0,2 persen penduduk Indonesia. Ketimpangan dalam hal kepemilikan lahan di Indonesia ini menunjukan bahwa dampak dari liberalisasi pertanian yang semakin mengkhawatirkan. Kebijakan – kebijakan pemerintah yang pro petani seperti redistribusi lahan kurang begitu diperhatikan. Akibatnya sektor pertanian semakin terpuruk dan dampaknya sangat terasa sampai saat ini.

Reformasi agraria

Salah satu cara yang paling efektif dalam mengatasi permasalahan pertanian di Indonesia saat ini yaitu dengan reformasi agraria. Di saat terpuruknya sektor pertanian saat ini, reformasi agraria menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Reformasi agraria dalam arti sempit dapat diartikan sebagai redistribusi ulang lahan pertanian atas dukungan penuh dari pemerintah. Selain itu, reformasi agraria juga mencakup kebijakan dalam bidang kredit, pelatihan dan penyuluhan, penyatuan tanah dll. Cousins (2007) menyebutkan, reformasi agraria juga mencakup beberapa hal antara lain kepastian penguasaan lahan bagi buruh tani dan buruh penyewa yang dapat membuat para penyewa ini mempunyai prospek yang lebih baik, layanan infrastruktur dan pendukungnya serta partisipasi masyarakat dalam penetapan keputusan – keputusan pemerintah di wilayah pedesaan. Dalam sejarah Indonesia, kebijakan reformasi agraria pernah dikeluarkan oleh Bung Karno dengan dikeluarkannya UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960. Bung Karno mengeluarkan UU tersebut untuk menggati produk perundang – undangan peninggalan kolonial Belanda yaitu Agraische Wet dalam Staatsblad Tahun 1870 No.55. Menurut catatan penulis, UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 merupakan UU yang paling pro terhadap petani kecil dalam sejarah Indonesia. Namun dalam perkembangannya, dikarenakan dinamika politik dan ekonomi yang luar biasa waktu itu membuat UU tersebut tidak ada tindak lanjut sama sekali sampai akhirnya orde lama runtuh dan digantikan oleh rezim orde baru. Dan sampai saat ini pun penerpan reformasi agraria yang komprehensif di Indonesia belum benar – benar dilakukan.

Dengan penerapan reformasi agraria yang terencana secara matang dan dukungan penuh dari pemerintah, dapat menjadi jalan keluar dalam carut marutnya pengelolaan sektor pertanian saat ini. Komitmen kuat dari pemerintah serta keberanian dalam meng eksekusi program merupakan kunci dalam suksesnya reformasi agraria. Semoga pemerintahan yang baru kelak dapat dengan jitu melihat permasalahan sektor pertanian yang terjadi di Indonesia saat ini serta mempunyai komitmen dan kerja nyata dalam mengatasinya.  (diposting di Kompasiana pada 3 Juni 2014)

Read More

Bersahabatlah Dengan KPK

KPK merupakan lembaga anti rasuah yang belakangan sangat aktif melakukan “penyapuan” terhadap para koruptor. Dengan perannya yang sangat vital dalam hal pemerangan penyakit yang paling kronis di bumi Indonesia ini, KPK tak ubahnya menjadi pahlawan yang berada di garda paling depan dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, dengan perannnya yang sangat mulia ini, KPK juga mempunyai dukungan yang sangat luar biasa besar dari masyarakat yang selama ini mendambakan indonesia yang bersih dari korupsi. Dengan dukungan masyarakat yang sangat kuat tersebut, menjadikan KPK semakin kokoh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam perkembangannya jika ada politisi atau instansi yang memusuhi ataupun melawan KPK secara langsung juga akan memusuhi masyarakat indonesia secara luas. 

Seperti kasus yang baru – baru ini terjadi yaitu penghalangan atas penyitaan yang dilakukan KPK terhadap mobil tersangka korupsi impor daging Lutfi Hasan yang terparkir di kantor DPP PKS. Alasan mereka kenapa tidak mengijinkan KPK membawa mobil tersebut dikarenakan tidak disertainya surat perintah penyitaan oleh para petugas yang akan melakukan penyitaan. Menurut pendapat saya, jika PKS mengaku dekat dengan KPK dan ada petugas datang yang mengaku dari KPK akan menyita mobil yang diduga terkait dengan kasus pencucian uang LHI alangkah baiknya jika pihak PKS melakukan kroscek ke KPK dengan menanyakan apakah benar petugas dari KPK sedang dikirim ke kantor PKS untuk menyita mobil. Jika benar dari KPK maka seharusnya PKS secara legowo membiarkan KPK membawa mobil yang dimaksud. Dengan begitu akan terlihat bermartabat dan elegan jika PKS bisa membuka diri.  Tapi yang dilakukan pihak PKS sangat bertolak belakang, mereka justru melakukan penghadangan melalui petugas keamanannya sehingga gagal lah eksekusi tersebut. Mereka beralasan bahwa petugas tidak membawa surat perintah penyitaan. Berdasarkan UU Tipikor, dalam hal penyitaan diperkenankan tidak membawa surat penyitaan sedanggkan pada KUHP dalam proses penyitaan diwajibkan membawa surat penyitaan. Dan disini ranahnya merupakan ranah korupsi sehingga UU Tipikor lah yang seharusnya digunakan. Dengan melakukan perlawanan tersebut dampak yang akan terjadi yaitu kesan yang semakin kurang baik di mata masyarakat. Seandainya PKS bersikap seperti yang saya tuliskan diatas, secara langsung pasti akan berdampak positif terhadap citra PKS sendiri di mata masyarakat. 

Kata kuncinya adalah, jika ingin mendapat simpati dari masyarakat, bersahabatlah dengan KPK.

Read More