Usaha Mikro Kecil (UMK) sampai sekarang merupakan salah satu sektor penggerak utama roda perekonomian di Indonesia. Berbagai kelebihan dan keunikan sektor usaha ini menjadikan UMK semakin mampu bertahan dan terus berkembang di indonesia. Data empiris juga membuktikan bahwa keberadaan UMK secara langsung megurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah dimana UMK tersebut berdiri. Itulah sebabnya sektor UMK khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB) menjadi suatu sektor usaha primadona untuk mengentaskan kemiskinan yang umum terjadi di sebagian beasar NSB. Secara teoritis pembentukan UMK di suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kemiskinan yang mendera di wilayah tersebut. Hubungan yang menunjukkan kaitan antara kemiskinan dengan keberadaan UMK dapat dijelaskan dengan dua teori yaitu pasar output dan pasar input (Tambunan, 2016). Hipotesis teori pasar output menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah orang miskin dalam suatu wilayah, maka semakin banyak jumlah UMK di wilayah itu yang memproduksi barang dan jasa dengan harga terjangkau dan dapat dibeli oleh masyarakat miskin sehingga produk UMK mempunyai segmen pasar tersendiri dan tidak bersinggungan dengan produk dari Usaha Menengah dan Besar (UMB) yang memproduksi barang dengan harga yang kurang terjangkau masyarakat berpendapatan rendah. Dalam hipotesis ini UMK muncul karena adanya faktor penarik yaitu permintaan dari konsumen. Hipotesis kedua yaitu teori pasar input, dalam teori ini keberadaan UMK di suatu wilayah disebabkan oleh karena banyaknya masyarakat miskin di wilayah tersebut yang mempunyai penghasilan rendah dan bahkan tidak mempunyai penghasilan sama sekali yang mencoba peruntungan untuk mencari sumber pendapatan tambahan ataupun mencari sumber pendapatan utama dengan mendirikan UMK di wilayah tersebut. Dikarenakan UMK cenderung lebih sederhana dan pengelolaan yang lebih mudah dibandingkan UMB (Usaha Menengah Besar) maka UMK menjadi satu satunya harapan masyarakat miskin untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam kasus ini UMK berperan sebagai penampung terakhir (last resort) bagi orang miskin. (Tambunan, 2016). Hubungan yang sangat erat antara UMK dengan kemiskinan diatas akan sangat besar dampaknya dalam proses pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat jika UMK mempunyai kinerja yang baik dan berdaya saing tinggi.
Kuantitas bukan kualitas
Berdasarkan teori pembentukan UMK di atas, dapat dijelaskan penyebab jumlah unit UMK di NSB jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah UMB (termasuk di Indonesia). Kesimpulan dari hal tersebut yaitu, andil UMK yang lebih besar dibandingkan dengan UMB kepada perekonomian Indonesia bukan disebabkan oleh tingkat produktivitas yang tinggi namun disebabkan oleh jumlah UMK yang jauh lebih besar dibandingkan dengan UMB. Penyebabnya adalah karena kecenderungan UMK muncul di wilayah miskin sehingga pelaku UMK biasanya memiliki keterbatasan sumber – sumber utama pertumbuhan produktivitas seperti SDM, modal dan teknologi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Mitzerg, Musselman dan Hughes (dalam Baswir, 1995:86) ciri –ciri umum keterbelakangan UMK secara garis besar yaitu: kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana, struktur organisasi bersifat sederhana, pembagian kerja yang longgar, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan, sistem akuntansi kurang baik dan bahkan tidak mempunyai sama sekali, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, kemampuan pemasraan yang rendah dan terbatas, margin keuntungan sangat tipis. Hambatan – hambatan itulah yang selama ini menyebabkan kinerja UMK masih jauh dari harapan. Daya saing UMK di Indonesia pun sampai saat ini masih rendah.
Rendahnya kinerja serta daya saing UMK inilah yang sampai saat ini menjadikan UMK belum mampu untuk memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan potensinya. Daya saing yang masih rendah juga menjadikan produk – produk UMK dalam negeri masih kalah bersaing dengan produk – produk UMK luar negeri padahal persaingan tersebut kedepan menjadi suatu keniscayaan mengingat keadaan dunia yang semakin menuju tren globalisasi. Penguatan produktivitas dan daya saing juga merupakan sebuah kebutuhan yang cukup mendesak mengingat kemampuan daya beli masyarkat yang terus membaik sehingga tuntutan akan barang dengan kualitas baik semakin meningkat. Dari segi pengelolaan unit usaha UMK juga merupakan salah satu kunci dalam produktivitas UMK. Pengelolaan usaha yang memegang teguh asas – asas manajemen serta administrasi yang baik akan sangat membantu dalam proses pengelolaan UMK yang sehat, efektif dan efisien.
Administrasi sebagai kunci
Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa faktor pengelolaan dan pengorganisasian UMK sebagi suatu unit bisnis memegang peran kunci untuk meningkatkan kinerja sebuah UMK. Pengelolaan unit bisnis tentu sangat berkaitan erat dengan proses administrasi yang terjadi dalam unit bisnis tersebut. Kegiatan administrasi dalam sebuah unit bisnis/ organisasi merupakan sebuah kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan kerja dalam organisasi yang dilakukan dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses dan aktivitas melalui berbagai kegiatan pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha – usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama (Priansa & Damayanti, 2015). Administrasi yang tertib baik dari level yang paling sederhana sampai yang kompleks merupakan syarat wajib bagi kemajuan daya saing dan kinerja suatu UMK.
Kegiatan administrasi yang biasa dilakukan dalam sebuah unit bisnis/ organisasi meliputi kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan. Henry Fayol dalam karya monumentalnya berjudul Administration Industrielle Et Generale menekankan pentingnya a dministrasi dalam pengelolaan sebuah bisnis. Fayol membagi fungsi pokok administrasi dalam pengelolaan sebuah bisnis kedalam 5 aspek pokok yaitu: merencanakan (to plan), mengorganisasi (to organize), memimpin (to command), melaksanakan pengkoordinasian (to coordinate). 5 aspek pokok tersebut menurut penulis sangat sesuai jika diterapkan dalam pengelolaan sebuah UMK di Indonesia. Penerapan 5 aspek administrasi tersebut juga sangat relevan pada UMK apapun baik dalam bidang penghasil barang ataupun jasa baik yang masih sangat sederhana sampai yang sudah cenderung mapan. Penerapan kegiatan administrasi dalam pengelolaan UMK dalam tahap awal tidak perlu terlalu rumit, cukup menuliskan dan mendokumentasikan aliran uang, barang, dan sumber daya lain yang masuk serta keluar selama periode tertentu. Initinya adalah sebesar apapun usaha yang dijalankan, pencatatan dan pendokumentasian yang terhimpun dalam kegiatan administrasi wajib dilakukan. Yang wajib diingat adalah, dalam setiap kegiatan administrasi walaupun itu administrasi sederhana haruslah disusun dan dibuat secara rapi, sistematis dan tertib.
Manfaat dari tertib administrasi di UMK sangat besar dalam mendukung kelangsungan usaha UMK tersebut. Administrasi yang dikelola dengan baik bisa menjadi basis data yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMK dalam merencanakan strategi usaha baik sekarang maupun yang akan datang dan dasar pengambilan keputusan dalam usaha. Kegiatan – kegiatan tersebut tentu akan sangat membutuhkan data yang akurat dan lengkap maka dari itu kegiatan administrasi akan sangat membantu dalam pelaksanaan proses tersebut. Administrasi juga akan sangtan bermanfaat dalam proses menuju sebuah UMK yang efisien. Pebagian kerja yang efisien, sistem produksi serta pemasaran yang efisien akan sangat berpengaruh terhadap daya saing UMK.
Keseimbangan pemberdayaan UMK
Untuk mengatasi permasalah tersebut, perlu pihak – pihak terkait dalam memberikan dukungan dan bantuan terhadap UMK. Pemerintah baik pusat maupun daerah bekerja sama dengan pihak – pihak terkait (LSM, Universitas dan stakeholder lainnya) memegang peran kunci dalam mendistribusikan bantuan dan dukungan lain ke UMK. Bantuk bantuan pun juga harus seimbang antara bantuan yang bersifat tangibel (modal, kredit, alat, dsb) dengan bantuan yang bersifat intangibel yang cenderung bersifat pengambangan SDM pelaku UMK seperti pelatihan manajemen/ pengelolaan usaha dan pengenalan teknologi informasi. Pemberian bantuan yang hanya terfokus pada bantuan fisik tanpa diimbangi dengan bantuan nonfisik bisa diibaratkan hanyalah obat sesaat yang tidak memliki efek jangka panjang. Keseimbangan antara bantuan fisik dan non fisik akan menjadikan UMK berkembangan dengan sistem pengelolaan yang sehat dan memiliki efek jangka panjang terhadap UMK tersebut. Sistem pemberdayaan UMK kedepan seiyogyanya selalu memegang prinsip keseimbangan tersebut sehingga dana pemerintah maupun swasta yang mengalir dalam kegiatan pemberdayaan UMK tidak sia – sia dan tidak hanya menjadi obat jangka pendek. Dari segi UMK sendiri pun bantuan yang seimbang akan menjadikan UMK tumbuh dan berjalan dengan mengdepankan asas – asas manajemen yang benar, kegiatan administrasi yang baik serta dukungan dana modal yang cukup sehingga kedepan tentu kinerja dan daya saing UMK menjadi lebih baik.
